Berita Bethel
Penulis: Pram (19/12/2016)
Asing Boleh Dirikan Ormas di Indonesia


PP No. 59 Tahun 2016 Tentang Ormas Asing Memperkuat Pengelolaan Ormas Asing Sebagai Mitra Pembangunan Indonesia. Salah satu semangat utama Undang-Undang (UU) No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah mendorong peningkatan peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas – termasuk Ormas asing, untuk berpartisipasi secara aktif dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional dengan mengedepankan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 tahun 2016 tentang Ormas yang didirikan oleh Warga Negara Asing (WNA) oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Desember 2016 memperkuat upaya pengelolaan Ormas asing yang merupakan mitra pembangunan sesuai tujuan negara. PP ini juga merupakan amanat dari UU No. 17 tahun 2013.



PP No. 59 tahun 2016 yang telah berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 6 Desember 2016, memberikan aturan teknis administratif bagi Ormas asing untuk beroperasi di Indonesia. PP tersebut terdiri dari 34 Pasal yang dikelompokkan ke dalam 4 BAB.



Pokok-pokok yang diatur di dalam PP No. 59 tahun 2016 mencakup: (i) Ketentuan Umum; (ii) Perizinan Ormas yang didirikan oleh warga negara asing, yang mencakup Tim Perizinan, Izin Prinsip, Izin Operasional, Personel Ormas yang didirikan oleh WNA; (iii) Sanksi; serta (iv) Ketentuan Penutup. Selain itu, PP juga dilengkapi dengan penjelasan pasal-per pasal.



Dengan berlakunya UU No. 17/2013 dan PP No. 59/2016, seluruh Ormas asing yang ingin beroperasi dan yang telah beroperasi di Indonesia, diminta untuk mendaftarkan diri dan mengantongi izin prinsip serta izin operasional sebelum dapat melakukan kegiatan di Indonesia.



Izin Prinsip kepada Ormas Asing diberikan oleh Kementerian Luar Negeri setelah memperoleh pertimbangan dari Tim Perizinan Ormas Asing. Sementara Izin Operasional Ormas Asing diperoleh melalui penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Ormas Asing tersebut dengan salah satu Kementerian atau Lembaga Negara RI terkait.



Tim Perizinan Ormas Asing yang beranggotakan Kementerian/Lembaga terkait akan memverifikasi dan menelaah kemanfaatan Ormas asing yang mengajukan pendaftaran. Salah satu hal mendasar yang menjadi pertimbangan Tim Perizinan untuk memberikan izin prinsip kepada Ormas asing adalah visi-misi Ormas asing tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia.



MSP yang merupakan izin operasional tersebut pada pokoknya mengatur mengenai program kegiatan, wilayah kegiatan, batasan kegiatan, serta pengawasan kegiatan Ormas asing di Indonesia.



Untuk memperkuat tata kelola Ormas asing di daerah, PP No. 59 tahun 2016 juga meminta Ormas asing untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk disepakati Pemerintah Daerah. Dengan demikian, kegiatan Ormas asing di Indonesia diharapkan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah dan bangsa Indonesia.​



Akuntabilitas pengelolaan pendaftaran Ormas asing di Indonesia juga diperkuat dengan telah diluncurkannya situs registrasi dan direktori Ormas asing (www.ingo.kemlu.go.id) pada tanggal 29 April 2015.



Website Ormas asing dapat meningkatkan transparansi informasi kepada publik karena memuat informasi bagi masyarakat umum mengenai keberadaan dan aktivitas Ormas asing di Indonesia, termasuk mengenai kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Ormas asing di daerah.



Selain itu, terdapat informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan Ormas asing di Indonesia, seperti Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.[Sumber naskah : kemlu.go.id/Foto : Ilustrasi].