Venezuela: Pemimpin Oposisi 'Dilarang ke Luar Negeri' dan Rekeningnya 'Dibekukan'
Mahkamah Agung Venezuela melarang pemimpin oposisi Juan Guaido meninggalkan negara itu dan membekukan rekening banknya.
Langkah ini dilakukan di tengah perebutan kekuasaan yang makin memanas, setelah Guaido mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela pekan lalu.
Guadino mendapatkan dukungan AS dan sejumlah negara lainnya, sementara Presiden Nicolás Maduro didukung negara-negara sekutunya, termasuk Rusia.
Sementara itu, sejumlah negara di Amerika Utara dan Selatan menentang usulan pelibatan pasukan militer untuk menyelesaikan kemelut politik di negara itu.
Menteri Luar negeri Peru, Nestor Popolizio mengatakan Kelompok Lima yang beranggotakan 14 negara, termasuk Kanada, yang didirikan pada 2017 dan mendukung solusi damai dalam mengatasi krisis di Venezuela menentang "intervensi militer".
Sebelumnya, sejumlah pejabat AS menyatakan sudah mempersiapkan semua opsi penyelesaian krisis Venezuela.Krisis ekonomi yang menghantam Venezuela melahirkan kemarahan rakyat melalui unjuk rasa yang berujung kekerasan dalam beberapa pekan terakhir.
Unjuk rasa itu mulai merembet ke seluruh negeri sejak Maduro kembali berkuasa pada 10 Januari lalu setelah meraih kemenangan dalam pemilu kontroversial yang ditolak kubu oposisi.Setidaknya 40 orang diyakini tewas dan ratusan orang lainnya ditangkap sejak 21 Januari, kata PBB.
Hiperinflasi dan kelangkaan bahan kebutuhan sehari-hari, seperti makanan dan obat-obatan, mengakibatkan jutaan orang warga Venezuela meninggalkan negerinya.
Apa yang diputuskan Mahkamah Agung Venezuela ?. Mahkamah Agung, yang setia kepada Maduro, dengan cepat menyetujui permintaan Jaksa Agung Tarek William, Selasa lalu, yang memintanya mengambil "tindakan pencegahan" terhadap Guaido.
Pemimpin oposisi itu "dilarang meninggalkan negara itu" sampai penyelidikan tingkat awal selesai setelah dia dituduh "mengusik perdamaian", kata ketua MA Maikel Moreno.
Sebagai pemimpin lembaga legislatif Majelis Nasional, Guaido memiliki kekebalan dari tuntutan hukum kecuali ada keputusan dari lembaga hukum tertinggi di negara itu.
Berbicara kepada wartawan ketika tiba di gedung parlemen, pemimpin oposisi itu mengatakan upaya pencegahan atas dirinya "bukan hal baru"."Saya tidak abaikan ancaman, atau penganiayaan yang kami alami, tetapi kami di sini, akan terus melanjutkan aksi kami," katanya.
Keputusan pencegahan atas Guaido muncul setelah AS mengatakan telah menyerahkan kendali atas aset keuangan Venezuela di AS kepada Gauido, yang dianggap sebagai Presiden yang sah.
Menanggapi perkembangan terbaru di Venezuela, Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengeluarkan cuitan di akun Twitternya bahwa akan ada "konsekuensi serius bagi mereka yang berusaha menumbangkan demokrasi dan membahayakan Guaido".
Mengapa Guaido mendeklarasikan sebagai Presiden sementara ?. Guaido mengatakan konstitusi memungkinkan dia, sebagai Ketua Majelis Nasional, mengambil alih kekuasaan sementara ketika Presiden tidak memiliki legitimasi.
"Tugas saya adalah menyerukan adanya pemilu yang bebas, karena ada penyalahgunaan kekuasaan dan kami hidup dalam kediktatoran," kata Guaido kepada BBC, Senin.
Dia menambahkan: "Di Venezuela, kami ditindas secara total, mengalami penyiksaan ... dari rezim Maduro, atau kami memilih kebebasan, demokrasi dan kemakmuran bagi rakyat kami."
Guaido mengatakan pemerintahan Maduro "telah membunuh kaum muda yang miskin" di jalanan.
Apa tindakan Amerika Serikat ?. Pada hari Senin, Bolton mengumumkan penerapan serangkaian sanksi terhadap perusahaan minyak BUMN Venezuela, PDVSA.
Sanksi itu diterapkan agar uang hasil penjualan minyak Venezuela tak akan jatuh kepada pemerintahan Presiden Nicolas Maduro. "Agar Maduro tidak lagi dapat menjarah aset rakyat Venezuela".
Ditanya apakah Presiden AS Donald Trump menyiapkan keterlibatan militer di Venezuela, Bolton menjawab: "Presiden telah menjelaskan bahwa semua opsi ada di atas meja".
Selagi Bolton menghadiri jumpa pers, sejumlah wartawan melihat sebaris tulisan tangan pada buku catatannya."5.000 tentara ke Kolombia," demikian bunyi tulisan itu, walau tidak sepenuhnya jelas apa maknanya.
Pada Selasa, Menteri Pertahanan sementara AS Patrick Shanahan menolak berkomentar saat ditanya apakah Pentagon mempertimbangkan mengirim pasukan. "Saya belum membicarakan hal itu dengan Bolton," katanya kepada wartawan.
Pada hari yang sama, AS meminta agar warga AS tidak melakukan perjalanani ke Venezuela karena "kerusuhan sipil, infrastruktur kesehatan yang buruk, dan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap warga AS".[Sumber : bbc.com/indonesia].
Sumbangan
