Berita Bethel
Penulis: Pram (27/07/2016)
Kemendagri Siap Kerja-Sama dengan Bamag Nasional


Dalam rangka menyampaikan laporan tentang hasil-hasil Rakernas Bamag Nasional di Jakarta, DPP Bamag Nasional menemui Plt. Direktur Ormas Kementerian Dalam Negeri (Drs. Tri Jaladara, no.5 dari kiri) di Kantor Kemendagri Jakarta (Rabu, 27/7).



Turut serta mendampingi Tri Jaladara yaitu MB Saudi (Kasubdit Pemberdayaan Ormas), Sri Endah K (Kasubdit Pemantauan dan Fasilitasi Mediasi Sengketa Ormas), Fran Sinatra (Ka. Sistem Informasi Ormas).



DPP dipimpin Dr. Saur Hasugian, MTh, DD (Dewan Pembina), Dr. Timotius Hardono (Waketum), Hence Bulu, MTh (Sekum), dan anggota DPP lainnya masing-masing Dr. Hendrik Tambunan, Drs. Antoni Semara Duran, Jolly Tamara, Vecky Kuron.



Dr. Timotius menyampaikan kepada Drs. Tri Jaladara bahwa Badan Musyawarah Antar Gereja telah ada di Kabupaten dan Propinsi, namun dalam skala nasional belum ada. Untuk itulah, imbuhnya dibentuklah Bamag Nasional yang berkedudukan di Jakarta. Ia mengharapkan melalui pertemuan ini, Bamag di daerah-daerah bisa berkoordinasi dengan Kesbangpol setempat.



Selanjutnya, Sekum Bamag Nasional melaporkan Rakernas berjalan dengan sukses dan hadir perwakilan Bamag dari 30 Propinsi dari seluruh Indonesia. "Acara dibuka Ketua BPD RI dan ditutup oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, " ujarnya. Hence Bulu memaparkan tentang tujuan, visi, misi Bamag Nasional secara singkat. Serta ia menegaskan Bamag Nasional bersifat netral, tidak memihak dan tidak berpolitik.



Bamag Nasional dan Bamag Propinsi siap membangun kemitraan dengan Pemerintah dalam rangka ikut serta membangun mental dan spiritual bangsa, adalah pokok pikiran Drs. Antoni Semara Duran.



Drs. Tri Jaladara menyambut baik kunjungan ini dan akan melaporkan perihal kunjungan Bamag Nasional kepada Menteri Dalam Negeri. Ia menjelaskan tentang Keputusan MK terhadap UU Tentang Keormasan, khususnya UU No. 17 Tahun 2013. Ormas bisa mendaftarkan organisasinya di Kesbangpol Propinsi setempat sesuai dengan domisili masing-masing, tanpa harus ke Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.



Perihal konsolidasi ke daerah-daerah, Tri Jaladara memberikan masukan agar Bamag Propinsi melakukan pendekatan-pendekatan baik informal maupun formal kepada Kepala Daerah setempat (Gubernur, Walikota dan Bupati). Aplikasinya dengan cara jika ada even-even Bamag Propinsi atau Nasional, bisa mengundang Kepala Daerah untuk mengisi acara tersebut.



Tujuannya, Bamag bisa menjadi mitra Pemerintah. Ormas - ormas kerohanian bisa mengontak Kesbangpol Propinsi setempat (Kabupaten, Kota dan Propinsi) dan Kanwil Departemen Agama setempat.



Tri menambahkan, institusinya sejak tahun 2006 telah menjalin kerja-sama kemitraan dengan Ormas-ormas. Terdapat lima bidang yang bisa dikerjakan bersama-sama antara ormas-ormas termasuk Bamag Nasional dengan Kemendagri yaitu : 1. Ideologi, wawasan kebangsaan dan tanah air. Wujudnya misalnya seminar, lokakarya dengan tema tersebut. 2. Politik Dalam Negeri yaitu pembinaan politik bagi pemilih pemula, namun bukan untuk mengarahkan calon pemilih pemula.



3. Sosial Budaya : pagelaran seni budaya. 4. KAM misalnya seminar tentang penanggulangan terorisme, radikalisme. 5. Manajemen Keormasan meliputi sistem pelaporan dana yang transparan dan akuntabel. Sehingga ormas menjadi profesional. "Bamag Nasional diharapkan menjadi inisiator bagi ormas-ormas lainnya." pungkasnya.Acara diakhiri dengan foto bersama.